Komisi X DPR RI memberikan dukungan terhadap aspirasi civitas akademika Universitas Samudra (Unsam), masyarakat kota Langsa, masyarakat Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang untuk menjadikan Unsam menjadi universitas negeri. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Syamsul Bachri (F-PG) saat pertemuan dengan rektor Unsam beserta jajarannya, Walikota Langsa, Bupati Aceh Timur, dan Aceh Tamiang (9/2).

Syamsul Bachri mengatakan, kedatangan tim Komisi X ke Langsa merupakan wujud dukungan anggota dewan terhadap keinginan Unsam menjadi universitas negeri.

“Kami datang dengan semangat dan dukungan, untuk mewujudkan keinginan masyarakat menjadikan Unsam sebagai PTN, agar universitas ini bisa lebih maju dan berkualitas, modern, infrastruktur lengkap, memiliki dosen-dosen berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah,” ucapnya dihadapan civitas akademika Unsam.

Lebih jauh Wakil Ketua Komisi X dari fraksi Partai Golkar ini mengatakan menjadi PTN ada alasan obyektif dan profesional. “Tidak banyak pemilik yayasan yang mau melepaskan asetnya kepada masyakat dan negara,” ujarnya. Syamsul menambahkan, konstitusi mengamanatkan anggaran 20% APBN/APBD untuk pendidikan, yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM. “Unsam ini seharusnya segera diresmikan menjadi PTN sebagaimana permintaan masyarakat,” imbuhnya memberi dukungan.   

Rektor Universitas Samudra Langsa Drs. H. Bachtiar Akob, M.Pd mengungkapkan, pihaknya sudah beraudiensi ke Dirjen Pendidikan Tinggi. Bahkan pada tahun 2009 pengurus yayasan dan rektor serta wagub Aceh bertemu Mendiknas saat itu Bambang Soedibyo. Pada pertemuan tersebut disepakati Unlam menjadi universitas negeri. “Persiapan tanah saat ini tinggal menunggu sertifikat di BPN pusat. Mudah-mudahan Komisi X dapat mempercepat proses ini,” harapnya.

Ketua Yayasan Unsam Drs. H. Jamaludin, AR menambahkan, terkait kesiapan lahan kampus, pada tahun 2000 Unsam hanya memiliki 9,6 Ha, sekarang sudah 49 Ha,  yang merupakan perluasan dari lahan milik perkebunan. Jamaludin menjelaskan, sumber dana Unsam saat ini dari SPP mahasiswa untuk biaya rutin dan pembangunan fisik, bantuan pemda prov, kab/kota untuk pembangunan fisik, dan bantuan dari beberapa perusahaan negara. “Pada hari ini kami sampaikan tuntutan warga untuk dalam waktu secepatnya Unsam dapat menjadi universitas negeri,” ucapnya meminta dukungan Komisi X DPR RI.

Turut serta pada kunjungan spesifik kali ini, anggota Komisi X DPR RI: H. Nurul Qomar (F-PD), Diaz Gwijangge (F-PD), Muslim (F-PD), H. Sholeh Soeaidy (F-PD), Hj. Harbiah Salahuddin (F-PG), Asdy Narang (F-PDIP), Puti Guntur Soekarno (F-PDIP), H. Raihan Iskandar (F-PKS), Ibrahim Sakty Batubara (F-PAN), Tgk. H. Mohd. Faisal Amin (F-PPP), H. Abdul Hamid Wahid (F-PKB) , dan Nuroji (F-Gerindra). (Srn.Tvp)